Lakukan Kunker, Anggota DPD RI Bersama Wawako Bukittinggi Kunjungi Kemenag

BUKITTINGGI--Anggota DPD RI Sumatera-Barat Muslim  Kasim melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Agama dengan didampingi Wakil Walikota Bukittinggi Marfendi, pada Rabu(11/05).

Kunker ini bertujuan dalam rangka Pengawasan DPD RI tentang Undang-undang No 8 tentang Haji dan Umrah 2022

Baca juga: Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas: Tak Ada Dispensasi Mudik untuk Santri

Saat diskusi Kasi Kementrian Agama Tri Andriani memaparkan, ia sangat tersanjung dengan kehadiran bapak Muslim dari DPD RI yang diajukan oleh Bapak Wakil Walikota Bukittinggi Marfendi.

"Dari diskusi yang berkembang, kita juga berharap kepada Pemerintah Kota Bukittinggi agar ada solusi untuk penyediaan tanah dan harapan besar kita juga kepada bapak anggota DPD RI untuk pembangunan  bangunan kantor kementerian agama kedepannyaUntuk Sumatera Barat quota untuk tahun 2022 ini ada 2093 jamaah, " ujar Tri.

Baca juga: Subuh Pertama di 2022, Gubernur Sumbar Berikan Ceramah di Mesjid Raya Koto Baru Solok Selatan.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk Bukittinggi data awal quota kita ada 121 jamaah, dan setelah  dilakukan verivikasi data, ada jamaah yang menunda berangkat dengan berbagai alasan dan juga ada yang meninggal dunia, dan ada  porsinya yang belum memenuhi syarat untuk usia yang dilimpahkan, sehingga menyusut menjadi 106, kemudian dari 106 naik cadangan 10 orang menjadi 116 jamaah.Verivikasi terakhir untuk quota Bukittinggi dengan 38 orang jamaah cadangan.

"Saat ini 116 jamaah kita ini sedang dalam rangka verivikasi ke Bank BPS untuk pelunasannya mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 20 Mei bulan ini, " lanjut dia.

Baca juga: Dewan Hakim MTQ Kota Batam Diminta Objektif, Amsakar Ingatkan Target Batam Juara Umum

Tri menambahkan, kita akan lihat dari 116 jamaah ada berapa orang yang konfirmasi dan berapa orang yang tunda lagi maka cadangan kita dorong untuk melakukan konfirmasi ke Bank dengan surat pernyataan bahwa jama'ah cadangan  bersedia berangkat jika quota tersisa.

"Kemudian seluruh jamaah kita, kita dorong untuk melakukan konfirmasi ke Bank dan  petanya akan kita lihat pada tanggal 20 Mai, " tuturnya.

Baca juga: Survei Membuktikan Sumbar Kini Jadi Provinsi Percontohan Toleransi di Indonesia

Dijelaskannya, khusus untuk yang di Kementerian Agama itu adalah untuk jalur reguler sementara untuk haji Khusus dikelola oleh suatu biro tersendiri yang dinamakan  Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus (PIHK)yang dilakukan oleh Kementerian Agama baik dari Kabupaten Kota maupun dari Provinsi.

"Untuk PIHK yang tercatat  di Sumatera Barat ada 3 dan ke 3 cabangnya ada di Kota Padang sementara PIHK yang ada di kota Bukittinggi belum ada kantor pusat maupun kantor cabang yang tercatat di kota Bukittinggi, " ucap Tri.

Baca juga: Amsakar Ajak Masyarakat Kompak Terus Dukung Pemko Bangun Batam

Dipaparkannya, untuk  Rencana perjalanan Ibadah Haji (RPH) akan diselenggarakan tahun 2022 ini, kita lihat kloter pertama itu masuk asrama haji di tanggal 5 Juni tetapi sampai saat ini belum ada pembagian kloter kemungkinannya masih dalam proses pendataan jamaah dulu.

Diperkirakan jika ada jamaah 2093 orang diperkirakan sekitar 6 atau 7 kloter untuk Sumatera-Barat.

Sementara itu Wakil Walikota Bukittinggi Marfendi mengatakan kita sangat bersyukur untuk sekarang ini haji akan dilaksanakan  dan quota untuk di Bukittinggi sudah dipastikan sekitar 116 jama'ah yang berangkat dari kota Bukittinggi 

"Mudah-mudahan pelaksanaan haji pertama setelah Covid ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada hal-hal yang tidak baik selama dalam pelaksanaan haji disana, " harap Buya Marfendi.

Ditambahkan Wawako, kita berharap sekali kepada Allah SWT agar dengan meningkatnya animo masyarakat untuk beribadah , pertanda keimanan dan kedekatan ketakwaan kita lebih baik dan mudah-mudahan semua yang pernah terjadi itu memberikan pelajaran baibagi kita untuk lebih baik lagi. 

Baca juga: Wako Bukittinggi Hadiri Pembinaan Anggota BKMT Bukittinggi

Usai acara, awak media mewawancarai anggota DPD RI Muslim, bahwa ia akan mencoba untuk berkomunikasi dengan Kementerian Pusat  untuk bisa memperhatikan kebutuhan Kemenag yang ada di Bukittinggi.

"Gedung Kementerian Agama Bukittinggi saat ini tidaklah representatif dan tidak cukup luas untuk sarana parkir, saya juga meminta kepada Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi untuk melihat peluang tanah diseputaran Bukittinggi agar Kantor Pusat bisa membantu menganggarkan, " sebut Muslim.(Linda).